BANGGAI TERKINI, Banggai – Banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belanja perjalanan dinas di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut.
DPRD meminta perjalanan dinas di setiap OPD dievaluasi dan dibatasi hanya untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.
Desakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Banggai Laut, Syamsul F. Latif, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7/2026).
Syamsul menilai evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan dinas perlu segera dilakukan, terutama perjalanan dinas ke luar daerah yang dinilai belum memberikan manfaat optimal. “Perlu dilakukan evaluasi, apalagi yang hanya melakukan pendampingan saja,” tegas Syamsul.
Ia tidak merinci OPD yang dimaksud. Namun, menurutnya, pengawasan terhadap belanja perjalanan dinas harus diperketat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Salah satu usulan yang disampaikan yakni penerapan mekanisme persetujuan melalui Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
“Ini menjadi fungsi kontrol kami juga sebagai DPRD,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Banggai Laut, Abd Rasid Pandei, mengatakan persoalan perjalanan dinas telah menjadi diskusi intens ditingkat eksekutif.
Menurutnya, evaluasi terus dilakukan menyusul masih adanya temuan BPK yang saban tahun berulang. “Kami tidak masa bodoh dan tidak berdiam diri terhadap kondisi ini. Dari tahun ke tahun masih ada temuan dalam LHP BPK, perjalanan dinas, honorarium, barang dan jasa,” katanya.
Rasid menambahkan, pemerintah daerah terus mengkaji mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Menurutnya, penerapan sistem satu pintu pun belum tentu sepenuhnya dapat menghilangkan potensi penyimpangan.
“Ini perlu diskusikan lebih keras dan lebih dalam lagi, sebab jika disatu pintukan apakah tidak ada lagi yang nakal ?,” imbuhnya.
Di sisi lain, Rasid menyebut realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Banggai Laut menunjukkan tren peningkatan.
“Artinya, APBD 2025 memberikan efek terhadap perekonomian daerah. Belanja pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Penulis: Nomo
Editor : –
