BANGGAI TERKINI, Banggai – Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa terus berupaya mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pos belanja lainnya akan terdampak signifikan. Upaya tersebut kini perlahan membuahkan hasil melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
Melalui BNPB RI, pemerintah pusat berencana mengucurkan anggaran kepada Pemkab Banggai Laut di tahun 2026 mendatang.
Dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi sejumlah fasilitas infrastruktur publik di wilayah Banggai Laut yang rusak akibat terdampak bencana alam.
Terbaru, tim dari BNPB RI bersama Bupati Sofyan Kaepa dan BPBD Banggai Laut tengah melakukan peninjauan sejumlah infrastruktur publik diantaranya jembatan kawasan perkantoran STQ yang sempat jebol imbas bencana alam.
Bupati Sofyan turun langsung mendampingi tim verifikasi dari BNPB RI (Foto : Nomo/BanggaiTerkini)
Bupati Sofyan Kaepa turun langsung ke lokasi melakukan monitoring terhadap sejumlah tempat yang rencana bakal didanai oleh BNPB RI. “Ini harus ada rongga, karena air mencari dataran yang rendah,” ujar Bupati Sofyan sore tadi saat berbincang dengan salah satu perwakilan BNPB pusat di kawasan jembatan perkantoran STQ.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banggai Laut, A.M Putra Agung melalui Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi Wadi Manuala mengatakan hadir melakukan peninjauan diantaranya tim verifikasi lapangan dari BNPB pusat didampingi BPBD Sulawesi Tengah, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Proses pengukuran oleh tim verifikasi BNPB RI (Foto: Nomo/BanggaiTerkini)
Wadi menyatakan kedatangan tim verifikasi lapangan ini merupakan tindak lanjut atas usulan e-proposal Pemkab Banggai Laut melalui BPBD ke BNPB RI. Rencananya. kata dia, ada 5 titik rehabilitasi masing-masing desa Lampa jembatan kawasan STQ Rp3.7 miliar; desa Kendek Rp2.1 miliar; desa Lokotoy Rp3.4 miliar; desa Matanga Rp3 miliar; dan terakhir desa Keak, Bokan Kepulauan Rp1.9 miliar.
“Untuk usulan anggarannya kurang lebih Rp14 Miliar, nanti selesai verifikasi ini baru kita tau berapa titik yang akan disetujui,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Nomo
Editor : –
