BANGGAI TERKINI, Salakan – Meski beberapa mantan kepala desa di Banggai Kepulauan (Bangkep) memiliki catatan temuan di inspektorat terkait dugaan penyalagunaan anggaran desa dan berpotensi kuat ke ranah hukum, mereka dipastikan tetap akan dikukuhkan kembali oleh Bupati Rusli Moidady pada 20 Agustus 2025 mendatang. Tanpa adanya evaluasi internal dari Pemkab Banggai Kepulauan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Banggai Kepulauan, Muhammad Aris Susanto, mengungkapkan, kebijakan ini merujuk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ serta hasil rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada Selasa pekan lalu.
Menurutnya semua mantan Kepala Desa (Kades) yang akhir masa jabatannya per 1 November 2023 hingga 1 Januari 2024 tetap akan diperpanjang dengan persyaratan surat pernyataan bersedia diperpanjang.
Kepala Dinas PMD Banggai Kepulauan, Muhammad Aris Susanto (Istimewa)
Ia berujar jika ada Kades yang diduga bermasalah atau ada temuan Inspektorat silahkan berproses sesuai ketentuan. Kades dapat diberhentikan sementara ketika sudah menjadi tersangka dan diberhentikan tetap jika sudah ada kekuatan hukum. “Proses di Inspektorat atau di Aparat Penegak Hukum (APH) tetap berjalan walaupun mereka telah dilantik,” kata Aris Susanto kepada wartawan BanggaiTerkini, Kamis 14 Agustus 2025 melalui pesan singkat WhatsApp.
Lebih lanjut, pasca dilantik, kata dia, jika ada kades yang akan diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan di masa jabatan sebelumnya proses tetap berjalan dan kalau terbukti maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Proses yang sudah ada di inspektorat ataupun APH tetap berjalan,” ujar pejabat yang luwes dengan wartawan ini.
Tentu pengukuhan yang digelar nanti bukan berarti menghentikan proses hukum. Baik penyelidikan inspektorat maupun penanganan oleh APH akan tetap berlanjut meski para kades sudah aktif kembali.
Pernyataan ini menegaskan bahwa perpanjangan jabatan bukanlah “surat kebal” bagi kepala desa yang bermasalah. Anda sudah tahu sebanyak 62 mantan kades di Banggai Kepulauan akan diaktifkan kembali dan akan menjabat hingga 2027 mendatang.
Penulis : Nomo
Editor : –
