BANGGAI TERKINI, Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan korupsi tak cukup dengan slogan. Dan Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, membuktikan bahwa komitmen bisa dimulai dari suara yang lantang dan usulan yang berani.
Dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (6/8/2025), Sofyan tampil beda. Tak hanya menyatakan dukungan penuh terhadap program KPK, ia justru melontarkan satu usulan penting agar KPK memiliki kantor atau “Gedung Merah Putih” di setiap provinsi.
“Mohon izin Pak Deputi, jika boleh kami menyarankan, alangkah baiknya jika KPK juga memiliki kantor di setiap provinsi. Ini penting agar tumbuh rasa takut dan rasa malu bagi para pimpinan daerah. Saat ini, kantor seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan sudah ada di daerah. Maka, kehadiran Gedung Merah Putih di provinsi bisa menjadi penguat,” ujar Bupati Sofyan.
Bupati Sofyan mengakui bahwa Pemda Banggai Laut telah melakukan berbagai upaya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, mulai dari pendampingan bersama Kejaksaan hingga penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
“Kami sudah lakukan pendampingan bersama Kejaksaan, penguatan APIP juga terus kami tingkatkan. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa korupsi masih terjadi? Kita semua tahu bahwa dalam strategi KPK ada pencegahan, pendidikan, dan penindakan,” ujar Sofyan.
Ketua DPRD Banggai Laut Patwan Kuba,SH,MH bersama Bupati Sofyan Kaepa,SH,M.Si menghadiri rakor pemberantasan korupsi di gedung merah putih KPK RI (Istimewa)
Rapat yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, itu dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, termasuk ketua DPRD, sekda, inspektur, hingga kepala BPKAD dari masing-masing kabupaten/kota.
Sebagai penutup acara, seluruh kepala daerah yang hadir turut menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi sebagai bentuk keseriusan membangun birokrasi berintegritas dan akuntabel.
Seusai rakor, para peserta rapat diajak langsung mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Kunjungan ini sebagai bentuk refleksi moral bagi para pemangku kebijakan di daerah agar memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi.
Editor : Nomo
